RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 BAKORWIL II PROPINSI JAWA TENGAH
RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 BAKORWIL II PROPINSI JAWA TENGAH
Pada hari Rabu,15 Februari 2023, bertempat di Pendopo Kabumian diselenggarakan Rapat koordinasi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 se-Bakorwil II Jawa Tengah, yang dihadiri 13 Kabupaten/kota se eks Karesidenan Kedu dan Surakarta, dari unsur Perencanaan, Keuangan, Pengawasan, Pengendalian Pembangunan dan PMD dan bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 serta menyatukan pemahaman terhadap pelaksanaan APBD tahun 2023.
Wakil Bupati Kebumen Hj. Ristawati Purwaningsih, S.ST, MM yang membuka Rakor menyampaikan bahwa penurunan angka kemiskinan ekstrem dengan langkah konkret dan kebijakan yang disusun mengarahkan optimalisasi penggunaan anggaran untuk pengentasan kemiskinan. Berlakunya PMK terkait DAU yang ditentukan penggunaan (earmarking) dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum dan bidang layanan umum untuk dukungan pendanaan kelurahan dan dukungan penggajian PPPK menjadi focus utama APBD 2023.
Disamping itu Performance based pengelolaan Dana Desa dimana kinerja Pemerintah Desa diperhitungkan sebagai parameter perhitungan Dana Desa tambahan yang dilakukan secara merata dan berkeadilan berdasarkan kriteria tertentu, untuk desa-desa yang mempunyai kinerja terbaik dan pengembangan BUMDESMA dan penerapan kriteria pemberian Bantuan Modal untuk BUM Desa.
Kepala Bidang Anggaran BPKAD Propinsi Jawa tengah Dwianto Priyonugroho, M.Prof.Ac sebagai moderator dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap penyelenggaraan rakor di Kebumen dan berharap mengajak semua unsur benar-benar focus mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggung-jawaban hingga pengawasannya. Rakor bertujuan mewujudkan tata kelola laporan keuangan yang baik mulai dari perencanaan, penganggaran dan Penyusunan Laporan Keuangan. agar lebih ditingkatkan disiplin pelaporan atas dana transfer dari semua kabupaten/kota dan meningkatkan koordinasi yang baik di tingkat pemerintah kabupaten kota maupun dengan Pemerintah Propinsi demi optimalisasi pengelolaan keuangan daerah saat ini dan di masa yang akan datang.
---- Berita Terkait ----
